Surabaya – Ketua Institute for Justice and Humanity (IJH), Dany Tri Handianto, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Desakan tersebut disampaikan menyusul besarnya dampak kebakaran dan kabut asap terhadap keselamatan serta kesehatan masyarakat.
Sebagai aktivis hak asasi manusia (HAM), Dany menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api. Perlindungan terhadap masyarakat yang terpapar asap, terutama anak-anak, balita, lansia, dan warga dengan gangguan pernapasan, harus menjadi prioritas.
Data Kementerian Kesehatan yang dilaporkan pada September 2026 menunjukkan, dampak kesehatan akibat karhutla sangat serius. Tercatat 174.694 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak selama 18 Agustus hingga 21 September 2026. Sebanyak 40.363 kasus di antaranya dialami balita.
Sementara itu, data Kemenkes per 9 September 2026 mencatat empat korban meninggal dunia akibat dampak karhutla di tujuh provinsi tersebut. Tiga korban berada di Kalimantan Tengah dan satu korban di Kalimantan Barat. Pada periode pendataan yang sama, tercatat 324 orang mengalami luka berat dan 23 orang luka ringan.
Angka tersebut menjadi gambaran seriusnya dampak karhutla terhadap masyarakat. Namun, data itu merupakan laporan pada periode tertentu dan belum dapat dipastikan sebagai jumlah kumulatif terbaru hingga 19 Oktober 2026.
“Pemerintah harus segera mengambil langkah nyata. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat kebakaran hutan dan kabut asap yang mengancam kesehatan serta keselamatan mereka,” tegas Dany.
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat koordinasi dalam mempercepat pemadaman, mengendalikan titik api, serta memastikan warga terdampak memperoleh bantuan kesehatan dan perlindungan yang memadai.
Dany juga meminta pemerintah memastikan fasilitas kesehatan di wilayah terdampak memiliki kesiapan untuk menangani lonjakan pasien dengan gangguan pernapasan. Distribusi masker yang sesuai, penyediaan layanan medis, dan penyampaian informasi kualitas udara kepada masyarakat juga perlu diperhatikan.
Dari perspektif HAM, lanjutnya, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat. Penanganan bencana lingkungan harus dilakukan secara terukur, transparan, dan mengutamakan kebutuhan warga yang paling rentan.
Selain penanganan darurat, Dany mendorong pengawasan kawasan hutan dan lahan diperketat. Jika ditemukan indikasi pembakaran yang melanggar hukum, aparat penegak hukum diminta mengusutnya secara profesional dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan menunggu korban terus bertambah baru bergerak. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir melalui tindakan nyata, bukan sekadar imbauan,” pungkasnya.
Dany berharap penanganan karhutla di Kalimantan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar kebakaran tidak terus berulang, dampak kabut asap dapat ditekan, dan masyarakat memperoleh perlindungan yang semestinya.
