Penulis : Ramlan Manan, SH
Akhirnya tembok Impunitas itu runtuh. Pada tanggal 15 Oktober 2026 Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 260/PUU-XXIII/2025 menegaskan prajurit TNI yang melakukan tindak idana umum harus disidang di Pengadilan Negeri. Putusan ini koreksi sejarah Apabila perubahan tidak dilakukan dalam tenggang waktu paling lama dua tahun maka dalam tenggang waktu itu Undang-Undang 31 Tahun 1997 tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai amar putusan. Tapi pertanyaannya belum selesai sampai vonis tapi setelah divonis bagaimana agar penegakan hukum ini tidak melemahkan moral prajuriat dan Hukum. Ini adalah Koreksi sejarah 28 tahun pasca reformasi tapi Pertanyaannya sekarang, apakah Negara sudah siap menerapkannya di lapangan?.
- MengakhiriDiskriminasi Hukum
Menurut pendapat beberapa kelompok dari Masyarakat selama ini pidana umum prajurit berakhir ringan di Pengadilan Militer lalu MK meluruskan yurisdiksi bukan soal “siapa pelakunya”, tapi “apa perkaranya”. Satu rakyat, satu hukum, ini amanat Tap MPR VII/2000 yang baru sekarang ditegakkan, Satu Rakyat, satu Hukum.
- PRBesar: Siapa yang Nyentuh? Polri vs TNI
Dengan putusan ini maka Polrilah yang berwenang menyidik. Jaksa menuntut. Hakim PN mengadili. Lalu Bagaimana jika TKP di dalam Batalyon, penyitaan senjata organik, memanggil Saksi sesama prajurit? Tanpa MoU Kapolri-Panglima TNI, rawan benturan. Polri tidak bisa main masuk tapi TNI juga tidak bisa menutup pintu dibutuhkan pintu masuk baru dalam Revisi UU 31/1997 yang diperintahkan MK wajib selesai 2 tahun.
- BahayaBaru: Hakim Harus Paham “Pemecatan” dan Spesialisasi
Dalam Militer, hukuman terberat adalah pemecatan. Jika hakim PN asal memecat, bahayanya besar. Ada prajurit spesialis, penjinak bom, pembuat bahan peledak, antiteror, penembak ulung, ahli startegi perang dll, Jika dipecat tanpa pertimbangan, matang di khawatirkan skill mereka bisa disalahgunakan jadi perampok atau direkrut teroris. Hakim PN tidak cukup hanya paham KUHP tapi harus paham Doktrin TNI, struktur pembinaan personel, wajib diklat khusus soal dampak pemecatan.jangan sampai demi keadilan kita malah menciptakan ancaman baru bagi bangsa.
- Bagaimanadengan Ankum dan Kepaperaan?
Selama ini ada 2 kewenangan internal TNI yaitu:
Ankum / Atasan yang Berhak Menghukum untuk pelanggaran disiplin ringan.
Kepaperaan untuk menyerahkan perkara ke Oditur Militer.
Pasca MK 260, bagaimana nasibnya? Apakah Ankum masih bisa hukum disiplin untuk pidana umum ringan? Apakah Kepaperaan dihapus dan langsung ke Kejaksaan? Jika tidak diatur, akan ada kekosongan hukum. Revisi UU harus tegas memisahkan “pelanggaran disiplin” di Ankum, dan “pidana umum” wajib ke Peradilan Umum.
- PRKrusial Bagaimana dengan Lembaga Pemasyarakatan?
Ini yang belum disiapkan. Jika prajurit TNI tidak dipecat dan divonis penjara, apakah akan disatukan dengan narapidana umum di LP? Jika dicampur, ada 2 risiko prajurit bisa membentuk “kelompok” di dalam LP, dan pembinaan di LP umum tidak akan menyentuh aspek keprajuritan. Apakah perlu LP khusus militer di bawah Kemenkumham? Atau blok khusus di LP umum? Ini harus dijawab. Jangan sampai putusan MK hanya memindah tempat sidang, tapi pembinaannya tidak ada.
- JiwaKorsa dan Keamanan Hakim
Kepada seluruh Prajurit jangan takut, Hukum hanya menakutkan bagi yang melanggar, Jika tidak salah tidak perlu takut disidang di manapun, ini momentum untuk TNI menjadi lebih Profesional lebih disegani karena patuh hukum bukan karena ditakuti. Putusan ini harus dibarengi perubahan Doktrin dan materi Pendiikan ketika perekrutan di Lemdik sudah diajarkan tentang Revisi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan saat Terdakwa TNI disidang di PN, siapa jamin keamanan Hakim? TNI-Polri harus buat SOP pengamanan persidangan. Korsa tidak boleh untuk melindungi yang salah.
- JanganTajam ke Bawah
Penegakan jangan hanya menyentuh Prajurit pangkat Tamtama, Bintara namun Perwira sampai Jenderal juga harus siap. Hukum harus sama dari atas sampai bawah. Jika hanya prajurit yang diseret ke PN, publik akan bilang ini sandiwara.
- PRyang Paling Tabu Pengadilan Tata Usaha Militer
Ada satu organ peradilan yang sudah ada di UU 31/1999 tapi sampai sekarang belum pernah disidang Pengadilan Tata Usaha Militer / PTUN Militer. Ini yang jadi jalan buntu. Bagaimana prajurit mau menggugat SK pemecatan, SK pindah tugas, atau SK jabatan dari atasan? Di tubuh umum, praperadilan dan PTUN itu biasa untuk mengkoreksi keputusan. Tapi di tubuh Militer ini dianggap tabu dan melanggar Perintah atau insubordinasi.
Akibatnya, ketika prajurit dipecat melalui proses di Peradilan Umum nanti, dia tidak punya tempat untuk menggugat secara administrasi. Ini kekosongan hukum yang besar. Revisi UU 31/1997 harus segera mengaktifkan PTUN Militer dan mengatur mekanisme praperadilan untuk anggota TNI. Jangan sampai hukum pidana sudah ke PN, tapi hukum administrasi masih jalan di tempat. Tanpa ini, reformasi tidak akan lengkap.
- PenutupSeimbangkan Disiplin dengan Kesejahteraan
Inilah kesimpulan akhir. Kita tidak boleh hanya menuntut Hukum setara dan disiplin setegak-tegaknya tanpa menyeimbangkan dengan kesejahteraan. Kesejahteraan yang cukup dan tempat tinggal setelah pensiun harus menjadi prioritas Negara. Jika kesejahteraan ini terus dipenuhi dan dimuliakan, maka penegakan hukum dan disiplin manapun tidak akan menakutkan bagi prajurit. Dua tahun ke depan adalah masa ujian. Revisi UU harus atur Ankum, Kepaperaan, PTUN Militer, MoU TNI-Polri, diklat SDM Hakim, desain LP, dan pembenahan kesejahteraan. Jika dikerjakan sungguh-sungguh, Putusan MK 260 adalah awal TNI yang profesional, kuat, dan dicintai rakyat. Karena hukum memang harus sama di hadapan semua orang, tanpa seragam.
KESIMPULAN
Putusan MK No. 260/PUU-XXIII/2025 memerintahkan peralihan yurisdiksi pidana umum anggota TNI ke Peradilan Umum. Artikel ini menganalisis 9 tantangan: mekanisme penyidikan, kesiapan SDM, bahaya pemecatan prajurit spesialis, kejelasan Ankum dan Kepaperaan, kesiapan Lembaga Pemasyarakatan, keamanan Hakim, PTUN Militer, dan penyeimbangan kesejahteraan dengan disiplin. Penulis menekankan bahwa reformasi ini hanya berhasil jika negara menjamin kesejahteraan prajurit setara dengan tuntutan persamaan dimata Hukum dan disiplin.
