SIDOARJO – Euforia razia besar-besaran di kawasan Tol HK yang dipimpin Wakil Bupati Sidoarjo bersama Satpol PP, DPRD, TNI-Polri, dan instansi terkait diminta tidak berhenti sebatas pencitraan sesaat. Pasalnya, aktivitas warung kopi remang-remang yang menjadi sasaran penertiban disebut mulai kembali beroperasi.
Ketua Umum LSM P-MDM, Gus Ujay, menegaskan lembaganya telah mengawal persoalan Tol HK sejak awal. Mulai dari melayangkan surat somasi hingga mendorong pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat munculnya penyakit masyarakat.
“Razia kemarin patut diapresiasi. Namun, jangan sampai hanya menjadi seremonial. Faktanya, aktivitas yang sebelumnya ditertibkan kini mulai muncul lagi. Ini menandakan diperlukan langkah yang lebih tegas dan berkelanjutan,” ujar Gus Ujay.
Menurutnya, keberhasilan penertiban tidak diukur dari banyaknya personel yang diterjunkan atau besarnya operasi yang digelar, melainkan dari kemampuan pemerintah memastikan lokasi tersebut tidak lagi menjadi tempat aktivitas yang meresahkan masyarakat.
LSM P-MDM meminta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo segera menjelaskan langkah lanjutan pascarazia. Pengawasan rutin, penindakan terhadap pelanggaran, hingga evaluasi terhadap pihak-pihak yang diduga membiarkan aktivitas tersebut harus dilakukan secara terbuka.
Tak hanya itu, Gus Ujay mengaku pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya transaksi jual beli lahan yang diduga melibatkan oknum kepala desa di kawasan Tol HK. Informasi tersebut, menurutnya, harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum melalui penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Apabila dugaan tersebut benar dan didukung alat bukti yang cukup, kami meminta aparat penegak hukum bertindak tegas tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegasnya.
LSM P-MDM memastikan akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan Tol HK. Menurut Gus Ujay, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menuntaskan persoalan yang telah lama menjadi perhatian publik.
“Jangan sampai razia hanya ramai saat kamera menyala, tetapi setelah itu semuanya kembali seperti semula. Masyarakat membutuhkan solusi nyata, bukan sekadar seremoni,” pungkas Gus Ujay.(r)
