BANGKALAN – Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) di Kabupaten Bangkalan mendapat perhatian langsung dari pemerintah pusat. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Teguh Setyabudi turun langsung meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bangkalan, Jumat (2/10).
Teguh datang bersama Bupati Bangkalan Lukman Hakim. Keduanya melihat langsung proses pelayanan sekaligus berinteraksi dengan masyarakat yang sedang mengurus berbagai dokumen kependudukan di MPP yang berada di Bangkalan Plaza.
Dalam kunjungan tersebut, Teguh bahkan menyerahkan langsung Kartu Keluarga kepada salah seorang warga yang telah menyelesaikan proses pelayanan.
Menurut Teguh, pelayanan adminduk harus benar-benar memberikan kemudahan bagi masyarakat. Prosesnya harus sederhana, cepat, transparan, dan yang tak kalah penting gratis tanpa perantara maupun calo.
“Pelayanan administrasi kependudukan ini harus mudah, tidak ada perantara, dan gratis. Masyarakat datang, dilayani, kemudian dokumennya bisa langsung diterima sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku,” tegas Teguh.
Dia menilai dokumen kependudukan bukan sekadar kartu atau surat administratif. Dokumen tersebut merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang secara hukum.
Data kependudukan juga menjadi dasar masyarakat untuk mengakses berbagai layanan publik. Mulai pendidikan, kesehatan, perbankan hingga program bantuan sosial.
Karena itu, kualitas pelayanan adminduk menjadi salah satu hal yang harus terus diperkuat. Tak hanya di pusat kabupaten, tetapi juga hingga tingkat kecamatan.
Pemkab Bangkalan sendiri tengah menyiapkan pengadaan perangkat perekaman adminduk di sejumlah kecamatan. Tahap awal menyasar tujuh kecamatan dan diharapkan dapat diperluas ke 11 kecamatan lainnya.
Langkah tersebut diharapkan memangkas jarak pelayanan. Warga tidak lagi harus selalu datang ke pusat kabupaten hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.
Bupati Bangkalan Lukman Hakim menegaskan, pemerintah daerah terus mendorong agar pelayanan dasar semakin dekat dengan masyarakat.
“Untuk layanan Dukcapil, terutama perekaman KTP, saat ini Pemkab Bangkalan terus mendorong agar pelayanan semakin dekat dan mudah diakses masyarakat,” ujar Lukman.
Menurut dia, penguatan pelayanan di kecamatan akan dilakukan secara bertahap. Sarana dan prasarana serta kesiapan petugas menjadi bagian penting yang harus dipastikan sebelum layanan diperluas.
Selain pelayanan adminduk, kunjungan Dirjen Dukcapil juga menyoroti pentingnya validasi data penerima bantuan sosial.
Data desil yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS) telah dipadankan dengan data kependudukan Dukcapil. Langkah ini dilakukan untuk memastikan identitas penerima bantuan benar-benar valid dan tepat sasaran.
Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) juga terus didorong sebagai salah satu instrumen verifikasi.
Penguatan validasi data dilakukan melalui integrasi antarinstansi. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memungkinkan pertukaran data lintas kementerian dan lembaga, termasuk Dukcapil, BPS, BKN, ATR/BPN, Korlantas, PLN hingga BPJS.
Dengan integrasi tersebut, pemerintah berharap kesalahan data penerima bantuan sosial dapat ditekan. Masyarakat juga nantinya memiliki ruang untuk melakukan pendaftaran secara mandiri maupun menyampaikan sanggahan jika menemukan ketidaksesuaian data.
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pelayanan adminduk bukan sekadar urusan administrasi. Di balik setiap KTP, KK, akta maupun dokumen kependudukan lainnya, terdapat hak warga negara yang wajib dilayani secara cepat, mudah dan tanpa pungutan.(W)
