PONOROGO — Persoalan keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian Lembaga 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera” DPC Kabupaten Ponorogo. Organisasi tersebut mendatangi sejumlah instansi pemerintah dan aparat penegak hukum pada Selasa (11/8/2026), guna menyampaikan serta mengawal sejumlah aduan masyarakat terkait kondisi infrastruktur.
Rombongan yang terdiri dari 10 pengurus DPC Ponorogo dan dua pengurus pusat itu memulai kegiatan sekitar pukul 13.00 WIB. Sejumlah kantor yang didatangi antara lain Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, Kejaksaan Negeri Ponorogo, DPRD Kabupaten Ponorogo, hingga Kantor Bupati Ponorogo.
Ketua Umum 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, Rahmat Putra Perdana atau Mas Dana, mengatakan kedatangan mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah laporan yang diterima organisasi berkaitan dengan kondisi jalan, penerangan jalan umum (PJU), serta rambu lalu lintas yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Kami datang untuk memperjuangkan aduan masyarakat. Harapannya, persoalan yang berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan tidak berhenti pada laporan, tetapi ada tindak lanjut dan pengecekan di lapangan,” kata Mas Dana.
Aduan Kondisi Jalan Perlu Diverifikasi
Salah satu laporan yang menjadi perhatian adalah kondisi sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Ponorogo. Mas Dana menyebut pihaknya menerima informasi mengenai warga yang terjatuh di kawasan Desa Sambi Lawang, Kecamatan Bungkal, beberapa pekan lalu.
Namun, pihaknya menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat tetap perlu diverifikasi agar informasi yang disampaikan kepada pemerintah benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Kami tidak ingin menunggu sampai ada korban berikutnya. Tetapi setiap laporan juga harus dicek. Kalau memang ada titik yang membahayakan, tentu harus segera ditentukan langkah penanganannya,” ujarnya.
Menurut Mas Dana, pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari sisi pembangunan fisik. Pemeliharaan dan pengawasan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan fasilitas tersebut tetap aman digunakan masyarakat.
PJU dan Rambu Turut Jadi Sorotan
Selain kondisi jalan, persoalan PJU dan rambu lalu lintas juga menjadi bagian dari aspirasi yang dibawa organisasi tersebut.
212 Loro Siji Loro mendorong Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo melakukan pendataan terhadap sejumlah titik yang dianggap rawan maupun memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, terutama lokasi yang belum mendapatkan penerangan secara memadai.
Mas Dana menilai keberadaan PJU dan rambu lalu lintas memiliki fungsi penting dalam mendukung keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.
“PJU dan rambu bukan sekadar fasilitas pelengkap. Keduanya berkaitan dengan keselamatan. Kalau ada yang rusak, tidak berfungsi atau kurang memadai, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Pemerintah Diminta Tidak Menunggu Terjadi Korban
Sekretaris DPC 212 Loro Siji Loro Kabupaten Ponorogo, Rizal, berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait dapat memberikan perhatian terhadap berbagai laporan yang disampaikan masyarakat.
Ia mendorong agar pengecekan lapangan dilakukan secara langsung sehingga pemerintah dapat menentukan persoalan mana yang harus menjadi prioritas.
“Kami berharap pemerintah tidak menunggu sampai terjadi korban baru dilakukan penanganan. Silakan dicek dulu kondisi sebenarnya di lapangan, kemudian ditentukan langkah penyelesaiannya,” ujar Rizal.
Keberadaan DPC 212 Loro Siji Loro di Ponorogo, lanjutnya, diharapkan dapat menjadi salah satu saluran masyarakat dalam menyampaikan persoalan pelayanan publik maupun infrastruktur.
DPC tersebut diketahui memiliki sekretariat di Desa Madusari, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo.
Rencanakan Aksi Damai
Selain audiensi dan penyampaian aspirasi ke sejumlah instansi, 212 Loro Siji Loro juga menyatakan tengah mempersiapkan aksi damai di Kabupaten Ponorogo.
Humas DPP 212 Loro Siji Loro “Rakyat Makmur Sejahtera”, R. Avandi, mengatakan aksi tersebut diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 hingga 3.500 orang dari berbagai kecamatan.
Menurut Avandi, massa akan menyampaikan aspirasi melalui aksi damai dan orasi dengan tetap mengedepankan ketertiban.
“Kami ingin aspirasi masyarakat didengar dan kondisi di lapangan dilihat. Harapannya ada solusi yang jelas. Penyampaian aspirasi akan dilakukan secara damai dan tertib,” katanya.
Organisasi tersebut menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukan untuk membangun pertentangan dengan pemerintah, melainkan mendorong adanya komunikasi dan penyelesaian terhadap persoalan yang dilaporkan masyarakat.
“Kami tidak mencari musuh. Kalau memang ada persoalan, mari kita lihat dan verifikasi bersama. Kalau ada yang harus diperbaiki, tentu kami berharap bisa segera diperbaiki,” kata Mas Dana.
Masyarakat Diminta Melaporkan Persoalan Secara Jelas
Untuk memperluas penyerapan aspirasi, 212 Loro Siji Loro juga membuka layanan pengaduan masyarakat secara gratis.
Masyarakat diminta menyertakan informasi yang jelas dalam setiap laporan, seperti lokasi kejadian, jenis persoalan, waktu kejadian, serta dokumentasi pendukung apabila tersedia.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap aduan dapat ditelusuri dan selanjutnya disampaikan kepada instansi yang memiliki kewenangan.
212 Loro Siji Loro berharap keberadaan organisasi di Ponorogo dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dalam menyampaikan persoalan pelayanan publik serta infrastruktur.
Organisasi tersebut menekankan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penanganan infrastruktur, sementara setiap laporan masyarakat tetap perlu melalui proses verifikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
