BANGKALAN – Dugaan kelalaian dalam penanganan persalinan yang mengakibatkan seorang bayi mengalami luka di Kecamatan Burneh terus menjadi sorotan publik. Keluarga korban melalui tim kuasa hukumnya mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangkalan untuk membuka secara transparan proses pemeriksaan yang saat ini sedang berjalan.
Desakan tersebut disampaikan setelah pihak pelapor mendatangi Kantor Dinkes Bangkalan guna meminta kepastian terkait tindak lanjut laporan yang telah diajukan. Mereka menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk memastikan penanganan kasus berjalan objektif dan akuntabel.
Kuasa hukum pelapor, Ahmad Hartono, S.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak hanya menyangkut hubungan antara korban dengan tenaga kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan medis.
“Kami meminta Dinas Kesehatan melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif. Jangan sampai muncul kesan ada pihak yang dilindungi atau hak korban untuk mendapatkan kejelasan justru diabaikan,” ujarnya.
Menurut Ahmad, terdapat sejumlah aspek yang perlu dijelaskan kepada publik, termasuk hasil evaluasi terhadap prosedur persalinan yang dilakukan serta langkah-langkah yang telah ditempuh oleh instansi terkait untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran standar pelayanan kesehatan.
Meski mendesak adanya transparansi, pihak pelapor mengaku tetap menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Mereka berharap seluruh tahapan klarifikasi dilakukan berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan.
Kasus tersebut juga memunculkan dorongan agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk praktik mandiri dan layanan persalinan, meningkatkan kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Langkah itu dinilai penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa yang dapat membahayakan keselamatan pasien.
“Jangan sampai kasus ini berhenti pada tahap klarifikasi tanpa kejelasan hasil. Masyarakat membutuhkan kepastian, transparansi, dan keadilan bagi korban. Ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar kualitas pelayanan kesehatan di Bangkalan semakin baik,” tegas Ahmad.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu hasil resmi pemeriksaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan. Berbagai kalangan berharap proses penanganan dilakukan secara terbuka sehingga fakta yang sebenarnya dapat terungkap dan kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.(HW)
