Bangkalan – Pernyataan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Bangkalan, Abdul Munib, soal adanya “oknum wartawan” mulai memantik reaksi keras. Tuduhan yang dilontarkan dalam forum internal itu dinilai berlebihan dan terkesan menyudutkan profesi jurnalis.
Salah satu wartawan yang merasa diserempet, Edi, akhirnya angkat bicara. Ia membantah keras tudingan yang berkembang liar setelah dirinya melakukan konfirmasi terkait transparansi iuran sekolah.
“Saya tidak pernah memeras ataupun ngamen kepada Ketua PGRI. Saya hanya menjalankan tugas jurnalistik dengan meminta klarifikasi melalui WhatsApp,” tegas Edi, Jumat (29/05/2026).
Menurut Edi, polemik bermula ketika dirinya menerima informasi dan keluhan dari sejumlah guru terkait pengelolaan iuran sekolah. Sebagai jurnalis, ia kemudian mencoba meminta penjelasan kepada Ketua PGRI Bangkalan.
Namun, alih-alih mendapat jawaban substantif, Edi justru menilai respons yang diberikan cenderung menghindar. Tak lama kemudian, muncul pernyataan soal “oknum wartawan” yang ramai diperbincangkan.
“Saya hanya bertanya soal transparansi iuran. Tapi malah muncul narasi seolah wartawan ini datang untuk menekan atau mencari keuntungan. Ini lucu sekaligus berbahaya,” katanya.
Edi menilai pelabelan “oknum” terhadap wartawan yang menjalankan fungsi kontrol sosial dapat mencederai kebebasan pers. Apalagi, konfirmasi merupakan bagian wajib dalam kerja jurnalistik sebelum berita diterbitkan.
“Kalau wartawan bertanya kritis langsung dicap oknum, lama-lama pejabat publik bisa anti dikonfirmasi. Padahal tugas wartawan memang bertanya,” ujarnya.
Ia juga mengaku dirugikan secara pribadi maupun profesional akibat tudingan yang dianggap menggiring opini publik tersebut.
Menurut dia, kritik dan pertanyaan media seharusnya dijawab secara terbuka, bukan malah dibalas dengan stigma yang menyudutkan profesi tertentu.
“Bedakan mana kerja jurnalistik dan mana tindakan kriminal. Jangan semua wartawan yang bertanya dianggap datang untuk memeras,” tegasnya.
Polemik ini kini terus menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai pejabat publik, termasuk organisasi profesi, seharusnya lebih bijak menyikapi kritik dan pertanyaan media, terlebih menyangkut isu transparansi dana yang menjadi perhatian publik.
